Malang Kota, Update News99 – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur asal Fraksi PDI Perjuangan ,Dr ,Sri Untari Bisowarno,M.AP menjawab berbagai persoalan yang disampaikan para kader partai, dalam giat sosialisasinya yang di gelar di Aula kantor DPC PDIP Kota Malang, Senin (23/02/2026).
Acara tersebut berlangsung dari siang hingga pas jelang adzan mahrib,dilanjut dengan berbuka puasa bersama.
Beberapa materi yang dipaparkan Sri Untari sebelumnya, disimak dan didengar oleh para struktural kader partai dari wilayah PAC Kedungkandang dan Blimbing, maupun badan dan sayap partai.
Ada beberapa hal yang ditanyakan para kader saat sesi tanya jawab. Selain terjawab oleh Sri Untari, jawaban lainnya juga disambung oleh Ketua fraksi PDIP, DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mempertegas dan memperjelas solusi dari persoalan – persoalan yang dirasakan warga partai, seperti jalan berlubang di area wilayah Kecamatan Kedungkandang, maupun soal kurang sigapnya dinas-dinas terkait dalam layanan publik.
Dalam sesi wawancara, kepada para awak media, Ketua Komisi E, DPRD Provinsi Jatim, Sri Untari juga menyoroti persoalan pemutakhiran data penerima bantuan sosial serta kepesertaan BPJS Kesehatan.
Perempuan yang dijuluki Srikandi Perjuangan itu menjelaskan, bahwa pihak pemerintah telah melakukan verifikasi dan validasi ulang soal data kesejahteraan masyarakat guna memastikan bantuan tepat sasaran.
Dia menambahkan, jika dari proses yang dimaksud tersebut, sekitar 1,4 juta peserta dievaluasi kembali statusnya sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
“Memang real di lapangan masih ada warga yang sebenarnya berhak mendaoat layanan itu, akan tetapi kartu kepesertaannya sudah non aktif. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bersama, agar tidak ada masyarakat miskin yang kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan,” Ujar Untari.
Dirinya juga menegaskan, untuk penderita penyakit berat seperti gagal ginjal, TBC, kanker, maupun penyakit jantung, pihak pemerintah tetap membuka ruang percepatan pengaktifan BPJS, agar pasien tidak terhambat mendapatkan perawatan.
Kata Untari “Kasus di wilayah Kabupaten Malang, di mana seorang warga tidak bisa mendapatkan layanan rumah sakit karena status PBI BPJS tidak aktif. Namun setelah diverifikasi oleh pemerintah desa dan dinas terkait,maka kepesertaan warga tersebut ternyata dapat diaktifkan kembali,” Tandas Untari menyampaikan contoh kasus.
Sebagai anggota legeslatif Provinsi Jawa Timur, Ketua Komisi E, yang salah satu tugas dan fungsinya membidangi tentang kesehatan, dengan menggelar sosialisasi kebangsaan bertajuk _“Momentum Bulan Ramadan sebagai Penguat Kerukunan dan Kebhinnekaan Bangsa”_
tersebut, kader-kader PDI Perjuangan di Kota Malang diharapkan memahami kebijakan pemerintah.
Sekaligus mampu membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam mengakses layanan sosial dan kesehatan.
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang dan juga Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhita yang akrab dipanggil Mbak Mia pada kesempatan malam itu, dirinya menegaskan,bahwa bulan Ramadan menjadi momentum guna memperkuat nilai perjuangan dan kepedulian sosial.“Ramadan mengajarkan kita untuk menahan ego, serta memperkuat keikhlasan, menumbuhkan rasa empati, dan memperkuat kepedulian sosial.
“Banyak persoalan-persoalan di masyarakat yang membutuhkan sentuhan nyata dari kita semua,” ujar Mbak Mia di hadapan kader.
Sebagai Ketua DPRD Kota Malang, Mbak Mia juga menjawab beberapa pertayaan awak media,saat bersama Sekretaris DPC, Ahmad Wanedi pada sesi wawancara mendampingi Sri Untari.
Dan terjawab jelas dan lugas, bahwa tidak ada kata keterlambatan bagi warga masyarakat Kota Malang terkait persoalan layanan kesehatan,karena sudah ada sistim yang mangaturnya.
“Dan semua sejalan dengan semangat partai yang berpihak kepada rakyat serta hadir di tengah kesulitan masyarakat,” tegasnya
Ketua DPC PDIP Kota Malang itu juga menekankan pentingnya kader turun langsung ke lapangan agar perjuangan partai benar-benar dirasakan manfaatnya.
(Ria)







