Batu – Anggota DPRD Kota Batu menyampaikan adanya hubungan tidak harmonis antar OPD dan banyak hal yang selama ini dilihatnya kepada Penjabat (PJ) Walikota Batu, dalam rapat koordinasi(rakor) di ruang paripurna, Selasa ( 24/1/2023).
Rakor dipimpin langsung Ketua DPRD Batu Asmadi, didampingi wakil ketua Nurochman dan Helly Suyanto.
Asmadi menyebutkan silahturohmi seperti ini guna meningkatkan kebersamaan dalam membangun kota Batu. Dengan demikian PJ Walikota yang baru 5 hari menjabat dapat mengetahui segala kendala dari masukan anggota dewan.
“ Pak PJ tidak perlu langsung memberi jawaban namun bisa dikoordinasikan dengan tim dan melakukan evaluasi sebagai bahan kajian” tegas Politisi PDIP
Asmadi sebagai pimpinan rapat memberi kesempatan kepada anggota untuk menyampaikan apa saja yang selama ini dirasakan.
Kesempatan itupun dimanfaatkan anggota legislatif, untuk menyampaikan segala permasalahan yang terjadi di Kota Batu. Terutama, terkait tidak harmonisnya komunikasi antar SKPD.
Diantaranya disampaikan Sudiono dari fraksi PKB. Dia menyebutkan Kota Batu mempunyai potensi besar untuk memacu peningkatan pendapatan asli daerah ( PAD ) tapi kenapa tidak ada kenaikannya , sangat jauh dibandingkan dengan kota Madiun maupun kota Mojokerto.
Padahal kedua kota tersebut memiliki kesamaan dengan kota Batu, 3 kecamatan. Bahkan kota Batu malah lebih unggul sebagai kawasan wisata, dimana setiap tahunnya jumlah wisatawan mencapai 6-7 Juta orang.
” masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana di tahun 2023, hanya Rp 250 miliar, atau tidak ada kenaikan. Padahal, jumlah kunjungan wisata mencapai 7 juta seperti disampaikan eksekutif ketika rapat paripurna ” papar Sudiono.
Demikian pula terhadap penempatan staf di masing- masing SKPD, ada kesan masih tebang pilih, tidak melihat kemampuan dan keahlian yang dimiliki namun hanya berdasarkan unsur suka dan tidak suka.
“Artinya dalam penempatan dan mengangkat staf di SKPD tidak berdasarkan keahlian, meski tidak mengerti apa – apa, namun karena suka sehingga dipaksa menduduki jabatan SKPD berdasar karena kelompoknya,” kata Sudiono.
Kalau hal ini dibiarkan, menurut politisi PKB tunggu saja kehancuran Pemda kedepannya.
Lain halnya dengan Chamim Thohari politisi PDIP yang menyoroti tentang banyaknya sisa anggaran yang tidak terserap ( Silpa ). Menurutnya hal ini menunjukkan lemahnya konsep perencanaan. Banyak proyek yang tidak selesai dalam pengerjaan, namun tidak ada sanksi.
“ setiap tahun selalu ada silpa sampai ratusan miliar rupiah. Ini harus dievaluasi kinerja SKPD dilingkungan Pemkot Batu, agar merencanakan kegiatan yang benar-benar sesuai dengan jadwal ” tegas Chamim yang dikenal dengan Pengusaha Sukses ini.
Oleh karena itu, dia berharap dengan keberadaan PJ, Kota Batu bisa lebih baik, dan masing – masing SKPD serius menjalankan tugas dan kewajibannya dengan serapan anggaran maksimal.
Politisi Golkar Didik Machmud menyampaikan bahwa dewan tidak menghalagi proyek pengadakan cold storage. Jika selama ini dewan termasuk dirinya menyoroti cold storage bukan berarti tidak setuju melainkan memberi saran terbaik agar pengadaan barang itu mempunyai manfaat bukan sebaliknya menjadi barang yang tidak berguna karena tidak bisa dipakai. Padahal pengadaan cold storage mencapai Rp.12,5 Miliar.
Disebutkan Didik, pembangunan cold storage yang direncanakan dibangun di wilayah Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, dinilai kurang tepat sasaran.
” seharusnya cold storage dibangun dekat dengan area pertanian sayuran atau buah-buahan sebagai sumber produksi, sehingga petani tidak harus repot lagi untuk keluar biaya ke cold storage yang lokasinya jauh. Jika dipaksakan petani tidak agak mau datang ke cold storage dan akhirnya mangkarak, padahal harganya mahal sekitar Rp.12,5 Miliar ” ungkap Didik.Machmud.
Sementara itu, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai usai rakor kepada awak media menjelaskan terkait banyaknya masukkan dari anggota dewan. Dirinya pun akan menyatukan dan menyimpulkan yang selanjutnya koordinasi dengan Sekda dan semua SKPD karena, hal tersebut menjadi catatan.
“Tentunya, masukan ini adalah juga masukan masyarakat. Jadi, kita perlu segera melakukan aksi cepat. Nanti, Pak Sekda dan para SKPD segera mengevaluasi,” PJ Walikota.
Disinggung apa yang menjadi catatan permasalahan birokrasi Kota Batu, Aries menyebutkan, secara rinci diantaranya permasalahan sektor pariwisata, perizinan, terjadinya Silpa, kemudian PAD, SDM serta permasalahan kepala desa. Jadi, harus dilakukan evaluasi bersama, untuk menentukan langkah berikutnya guna mencapai solusi.
“Semua catatan itu prioritas, jadi harus bersamaan untuk dibahas. Karena SKPD sudah terbagi ada berbagai bidang semua, perangkat daerah semua bersinergi berjalan bersama,” tegas Aries. ( Eno )
