MALANG, UPDATE NEWS99, – Kepala Kepolisian Resor Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, menekankan pentingnya menjaga netralitas Polri dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu potensi kerawanan yang patut diperhatikan dalam penyelenggaraan pengamanan pesta demokrasi tersebut.
Pernyataan ini disampaikan oleh AKBP Putu Kholis Aryana saat menjadi pembicara dalam dialog interaktif ‘Idjen Talk’ yang diselenggarakan secara daring oleh Radio City Guide 911 FM, di Malang, Selasa (7/11/2023).
Selain Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, dialog dengan tema “Membaca Kerawanan Pemilu Jelang 2024” tersebut juga menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan pegiat komunitas.
Kapolres AKBP Putu Kholis Aryana, juga memfokuskan perhatiannya pada berbagai masalah yang bisa mengganggu proses demokrasi, seperti politik identitas, isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), money politics, dan berita hoaks.
Untuk mengatasi potensi kerawanan dan gangguan yang mungkin terjadi selama tahapan Pemilu 2024, pihaknya telah membentuk satuan tugas yang siap bertindak dalam Operasi Mantab Brata Semeru 2023-2024.
“Kami melihat beberapa kerawanan, namun tentunya ini bukan untuk khawatirkan publik. Tetapi bagaimana kami aparatur keamanan negara mempersiapkan diri untuk memastikan Pemilu ini setiap tahapannya bisa berjalan aman dan lancar,” kata AKBP Putu di Malang, Selasa (7/11).
Kapolres menambahkan, pihaknya telah melakukan langkah-langkah strategis guna mengamankan tahapan Pemilu 2024 yang telah dimulai.
Pola pengamanan mulai dari perencanaan, pengorganisasisan, penyusunan langkah-langkah, hingga melakukan pemeriksaan seluruh peralatan yang akan digunakan dalam pengamanan telah dilakukan baik dari Polres maupun Polsek jajaran.
Kepolisian juga telah menyiapkan insfrastruktur khusus untuk menghadapi Pemilu, pelaksanaan simulasi, pelatihan, hingga meningkatkan komunikasi dengan penyelenggara dan pengawas pemilu serta seluruh elemen, para tokoh, untuk bersiap mendukung jalannya Pemilu.
“Tapi tentunya kami tidak bekerja sendiri, kami juga dibantu unsur TNI, pemerintah daerah, dan yang paling penting adalah yang paling membantu kami yaitu kedewasaan masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi,” ungkap Kapolres.
Sementara itu, Dosen Sosilogi Politik Universitas Muhammadiyah malang (UMM),Prof. Dr. Wahyudi Winarjo M.Si, mengatakan tahapan kerawanan Pemilu dapat dibagi menjadi tiga fase.
Tahapan tersebut diantaranya fase persiapan, fase pelaksanaan, dan fase paska pelaksanaan Pilihan Legislatif dan Pilihan Presiden.
Wahyudi menambahkan, pada fase persiapan, kerawanan yang muncul seperti pertanyaan publik yang tidak bisa dijawab secara jelas melalui media, para pihak yang tadinya bersatu kemudian sekarang berbeda jalan.
“Serta kerawanan tentang ketidak netralan pemerintah maupun pejabat yang ditengarai rakyat mulai terjadi,” kata Winarjo.
Dalam kesempatan yang sama, Mira Daniswara, Plt Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Korwil Malang, mencatat terdapat 226 hoax yang menyerang dua kubu pasangan Capres dan Cawapres dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.
Selain itu, hoax juga menyerang penyelenggara pemilu, KPU maupun Bawaslu.
“Misalnya hoax tentang isi kontainer berisi surat suara yang dicoblos, hoax menyerang penyelenggara Pemilu sehingga kredibilitasnya turun,” kata Mira.
Guna menanggulangi hal tersebut, lanjut Mira, Mafindo Korwil Malang saat ini sudah mempersiapkan satuan tugas untuk memerangi hoax dalam menghadapi Pemilu 2024.
Salah satunya dengan melakukan kolaborasi dengan pegiat anti hoax dan media online untuk melakukan cek fakta terhadap suatu isu yang ditengarai sebagai narasi disinformasi.
Langkah tersebut, ditempuh guna meningkatkan literasi media dan digital agar masyarakat terhindar dari fitnah dan disinformasi, khususnya di wilayah Malang Raya.
“Oleh karena itu kenapa mafindo perlu membuat satgas Pemilu 2024. Karena di Malang sendiri banyak hoax yang berbahaya dan perlu dilawan,” tandasnya. (u-hm/ria/kw/awik)
