Tuntas! DPRD Jawa Timur Selesai Diperebutkan, Akhirul Aminulloh Tegaskan Pentingnya Konsolidasi Pascapemilu

Tuntas! DPRD Jawa Timur Selesai Diperebutkan, Akhirul Aminulloh Tegaskan Pentingnya Konsolidasi Pascapemilu

Malang malangupdatenews99 – Dr. Akhirul Aminulloh, Dosen Komunikasi Politik Universitas Negeri Malang (UM), menegaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Jatim) telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024. Proses ini menentukan 120 kursi DPRD Jatim dari 14 daerah pemilihan, yang telah diperebutkan oleh caleg dari berbagai partai politik.

Dalam mengomentari fenomena pro kontra dan sengketa yang sering terjadi di sepanjang proses pemilihan umum, Dr. Akhirul menyatakan perselisihan tersebut adalah hal yang biasa terjadi karena setiap kontestan tidak ingin kalah. Namun, menurutnya, penyelesaian sengketa pemilu harus mengacu pada prosedur hukum pemilu yang berlaku.

“  Perlu kita semua pahami, bahwa facta sunt potentiora verbis (perbuatan atau fakta jauh lebih kuat dari kata-kata) akan lebih memiliki kekuatan hukum untuk melegitimasi satu keputusan. Acap kali terjadi, perselisihan diantara kubu dari masing-masing yang merasa dirugikan dalam kontestasi itu, apalagi Pemilu kita saat ini tidak hanya menguras energi dan tenaga, tetapi juga biaya yang banyak “ Ungkap Akhirul Aminulloh dalam keterangan tertulisnya, Jum’at malam ( 15/3/2024 ).

Oleh karena itu Akhirul menekankan fakta dan tindakan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat daripada sekadar kata-kata. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan perselisihan pemilu, penting untuk memiliki bukti yang valid dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

“ Namun perlu diwaspadai, kalau sekadar melaporkan namun tidak punya bukti, itu akan percuma dan bahkan bisa menjadi mubazir, karena bisa dianggap sebagai tuduhan yang tidak berdasar, bahkan bisa berujung pencemaran nama baik. Itu pidana. Apalagi sampai menggiring opini masyarakat. Kembali lagi, facta sunt potentiora verbis “ tandas Akhirul.

Dosen Komunikasi Politik Universitas Negeri Malang (UM  ini juga menyoroti pentingnya menjaga etika politik, terutama dalam menyampaikan opini di media massa. Dr. Akhirul menegaskan mencemarkan nama baik tanpa dasar yang kuat dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius.

Oleh karena itu berdasarkan etika politik, ketika seseorang itu memberikan narasi atau opini dengan menyebutkan salah satu nama dan dipublikasikan media pers, namun tanpa ada konfirmasi kepada orang yang dibahas, maka ini jelas keluar dari Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan melanggar Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Pasal 3 UU Pers menyebutkan wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

“ Prinsip cover booth side, adalah dasar utama dari sebuah produk pers itu tercipta. Sekalipun objek yang dibahas sudah dimintai konfirmasinya, namun tetap harus disamarkan namanya, sebab masih dalam konteks praduga tidak bersalah “ tambahnya.

Dr. Akhirul Aminulloh  menekankan kesadaran kolektif dan komitmen untuk mencapai kesepakatan merupakan hal yang sangat penting dalam memelihara kondusifitas pasca-pemilu. Dengan membangun kesadaran ini, partai politik dapat memastikan bahwa proses pembangunan kembali kejayaan tidak menimbulkan ketegangan atau konflik yang lebih besar dalam masyarakat.

“  konsolidasi dan musyawarah pasca-pemilu juga memainkan peran penting dalam memperkuat legitimasi dan otoritas partai politik di mata masyarakat. Dengan menunjukkan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai dan konstruktif, partai politik dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan yang lebih besar dari rakyat “ lanjutnya.

Namun demikian, penting untuk diingat bahwa konsolidasi dan musyawarah pasca-pemilu bukanlah proses yang mudah. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat untuk bekerja sama dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok. Hanya dengan demikian, partai politik dapat membangun kembali kejayaannya dan menjaga stabilitas masyarakat secara berkelanjutan. ( Eno ).