KOTA MALANG, UPDATE NEWS99, – Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., menggelar sarasehan dan berbuka puasa bersama di Aula Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) Kota Malang, dengan tema:
“Pancasila Sebagai Pilar Kehidupan Masyarakat Indonesia yang Damai dan Harmoni” yang disampaikan oleh Sri Untari dan “Harmoni dalam Keberagaman: Pelatihan Praktis Menjaga Toleransi di Lingkungan Masyarakat” disampaikan oleh Made Riandiana Kartika. Kamis, (20/3/2025)
Hadir dalam sarasehan: I Made Riandiana Kartika Ketua DPC PDI Perjuangan, Amithya Surraduhita Ratnaganing Ketua DPRD Kota Malang, Fraksi PDIP DPRD Kota Malang, seluruh pengurus PAC se-kota Malang, KSB Ranting se-kota Malang, badan dan sayap partai serta masyarakat. Dan, Gus Izul tokoh agama.
Sri Untari Bisowarno Ketua Komisi E DPRD Prov. Jatim menyampaikan bahwa setelah lama tidak bertemu dengan para struktural partai pasca pemilu 2024, kali ini bisa bertemu dalam momen buka puasa ramadhan 1446 H bersama di SBW.
Ia sampaikan bahwa betapa pentingnya mengalang persatuan khususnya partai banteng dan berharap jiwanya tetap pada PDI Perjuangan hingga mati memisahkannya.
Mbak Mia, panggilan akrab Amithya Surraduhita Ratnaganing Ketua DPRD Kota Malang, menyampaikan beberapa program DPRD Kota Malang khususnya terkait BPJS dan Pokir.
Ia berharap, mulai dari Anak Ranting, Ranting dan PAC se-kota Malang untuk bisa memberikan kontribusi aktif dan berkolaborasi mengenai problem masyarakat baik terkait kesehatan, pendidikan dan Pokir yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Selanjutnya, I Made Riandiana Kartika dalam materinya, “Harmoni dalam Keberagaman: Pelatihan Praktis Menjaga Toleransi di Lingkungan Masyarakat”.
Ia penyampaikan bahwa warga PDIP harus tetap menjaga Kebhinekaan bangsa untuk tidak mentolelir adanya kelompok-kelompok intoleran di lingkungan masyarakat.
Seperti yang ia sampaikan baru-baru ini bahwa ada pertentangan pendirian tempat ibadah umat Kristen di Kecamatan Lowokwaru (tidak menyebutkan RW tertentu).
“Jangan mengaku orang PDIP kalau masih menolak perbedaan baik itu ras, agama, suku dan lain-lain,” tegas Made.
“Dan, Kita sudah bergerak lebih dulu terkait penolakan tempat ibadah itu, semoga wilayah tersebut menjadi tempat percontohan RW yang paling toleran,” tutup Made. (toyik)
Kirim