Yayasan Museum HAM Munir Pertanyakan Kesungguhan Pemkot Batu Dalam Mewujudkan Museum HAM Munir

Yayasan Museum HAM Munir Pertanyakan Kesungguhan Pemkot Batu Dalam Mewujudkan Museum HAM Munir

Batu malangupdatenews99  – Ketua Yayasan Museum HAM Munir (MHM ) Suciwati mempertanyakan sikap kesungguhan Pemkot Batu dalam mewujudkan Museum HAM Munir sesuai dengan perjanjian yang ditandangani bersama.

Dalam keterangannya melalui Voicenote, Suciwati menyebutkan sejak 28 November 2022 lalu, MHM sudah menyepakati Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kota Batu terkait pengelolaan Museum HAM Munir, namun sampai hari ini tidak ada progres yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan PKS tersebut. Wajar jika  pihaknya tersinggung dengan sikap Pemkot dalam hal ini Dinas Pariwisata yang diberi tanggung jawab tetapi malah tidak melaksanakan apa yang sudah tertulis dalam PKS.

“ Wajar kemudian kami marah dan tersinggung, karena sampai hari ini tidak ada progres yang dapat dipertanggung jawabkan apa yang sudah dikerjakan Pemkot Batu khususnya Dinas Pariwisata “ Ungkap Suciwati yang merupakan  istri mendiang Munir Said Thalib, Senin ( 5/6/2023 ).

Disebutkan Museum HAM Munir yang berada di Jalan Sultan Hasan Halim Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu  berdiri di lahan seluas 2.200 meter persegi dengan bangunan 3 lantai. Dalam pembangunan yang menelan biaya Rp 10 miliar, seluruhnya ditanggung oleh APBD tahun 2020 Pemprov Jawa Timur. Anggaran dicairkan dalam dua termin.

Kehadiran Museum HAM Munir diharapkan bisa memperkaya destinasi wisata di Kota Batu, khususnya sebagai objek wisata sejarah HAM. Masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya HAM bagi demokasi, kebenaran dan keadilan.

“Sesuai dengan PKS yang telah ditandatangani,Yayasan MHM memiliki kewajiban untuk menyediakan tenaga ahli, menyusun rencana pengembangan museum, dan memberikan dukungan dalam pembelajaran HAM, dan promosi wisata pendidikan HAM,” lanjutnya

Sementara Pemerintah Kota Batu memiliki kewajiban untuk menetapkan tenaga ahli dalam pengelolaan museum, melaksanakan pengelolaan museum, menetapkan rencana pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan eksibisi  dan pembelajaran HAM.

“Yayasan MHM telah memenuhi kewajiban yang telah disampaikan dalam kesepakatan tersebut,tetapi sampai sekarang belum mendapat kejelasan tentang bagaimana langkah-langkah pengembangan museum dilakukan yangh semestinya dilakukan Pemkot Batu,” tambahnya.

Istri Munir akan melakukan Somasi, jika pihak Pemkot tidak ada Greget untuk melakukan tindakan untuk kemajuan Museum tersebut. Dan yang lebih membuat Suciwati melayangkan surat Somasi, ternyata Dinas Pariwisata sudah memanfaatkan gedung itu untuk kepentingan dirinya sendiri tidak ada informasi kepada pihaknya yang berhak mengelolah museum itu.

“ sudah sekian bulan tidak ada kemajuan apapun, sementara pihak Disparta sendiri sudah membelanjakan uang untuk Museum Ham Munir tanpa komunikasi dengan dirinya sudah keluar uang Rp 2 miliar lebih, dan kami tidak mau kalau nantinya kami yang harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Suciwati  menegaskan kegiatan yang dilakukan Pemkot selama ini sama sekali tidak terkait dengan pembagunan yang berupa isi yang akan diberikan kepada publik.Itu, yang jadi pertanyaan dia.

“ mereka bisa meminta uang dibelanjakan lewat e-katalog,kalau itu tidak sesuai dengan apa yang kita kirimkan soal bagaimana proposional wahana pendidikan Ham untuk anak, bahkan Pemkot malah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan museum,” timpalnya.

Dengan Somasi diharapkan menjadi salah satu jalan keluar, mengingat yayasan MHM sering berupaya menjalin komunikasi mempertanyakan dan mendesak Pemkot Batu.

“Tujuan lain somasi yaitu mendesak Pemkot Batu supaya bisa memutuskan dan menjalankan agenda pengembangan museum sesuai MoU dan PKS secara transparan dan menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan itu kepada publik,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Aries As Sidiq ketika dihubungi melalui Whatapps tidak menjawab dan ditelp tidak diangkat.( Buang Supeno )