Batu malangupdatenews99– Program 100 hari kerja PJ. Walikota Batu banyak yang menilai bagus dan sukses. Namun menurut Catatan Wakil Ketua DPRD Batu Nurochman secara normatif PJ walikota Batu sudah melakukan evaluasi dan identifikasi terhadap beberapa persoalan yang menjadi penghambat kurangnya inovasi di level OPD karena kondisinya memang kinerja OPD monoton dalam merencanakan program dan kegiatan, dan masih minimnya upaya merealisasikan program- program yang sudah di tetapkan dalam APBD.
Oleh karena itu Nurochman menilai dalam 100 hari kerja PJ Walikota Batu, OPD terkesan bengong tidak tahu apa yang harus dilakukan karena kebijakan PJ dianggap tidak sesuai dengan pedoman yang mereka terima dimasa Penguasa sebelumnya.
“ Semestinya OPD harus segara melakukan penyesuaian terhadap apa saja yang sudah di gariskan oleh Pj. Walikota dan tidak lagi berpedoman pada kebijakan lama yang tidak sesuai dengan arah kebijakan baru yang tertuang dalam RPD, seperti contoh bagaimana mmberi ruang kreatif terhadap penggiat seni budaya, bagaimana mengelola area potensial parkir sebagai salah satu unsur pendulang PAD, bagaimana menyelesaikan piutang pajak, bagaimana memberi kemudahan perijinan satu pintu dan kepastian hukum bagi pemohon yang tentunya tetapi harus merujuk pada ketentuan yang berlaku ataupun kebijakan lokal yang sudah ditetapkan, bagaimana mengajak stake holder pajak bicara tentang sumbangsih wajib pajak terhadap pembangunan kota batu di samping orientasi profit bagi tempat usahanya “ Ungkap Cak Nur panggilan akrab Wakil Ketua DPRD Batu ini.
Menurut Cak Nur, 100 hari bagi Pj. Walikota bisa jadi tidak berwujud apa-apa apabila tidak ada dukungan dan sinergitas yang baik dari para asisten, staf ahli, sekda dan kepala OPD sebagai instrumen pelaksana kebijakan. Jika hal itu terjadi maka PJ. Walikota Batu sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangan bisa membuat kebijakan demi berjalannya Pemerintahan yang Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government).
“ Bagaimana Pj. Walikota melakukan reformasi birokrasi di kota batu yg selama ini kami rasakan tidak adanya sinergitas yang baik “ lanjutnya.
Wakil Ketua DPRD Batu berharap semoga Pj. Walikota mampu menjadi konduktor atas orkestra pemerintah kota batu dimasa transisi yang sangat krusial ini. Karena ini merupakan momentum melakukan perbaikan di semua lini, masyarakat menunggu gebrakan- gebrakan kebijakan yang tidak sekedar inovatif tapi sudah saatnya kebijakan pembangunan berpihak kepada rakyat, ini jangan sekedar menjadi narasi yang tidak bisa direalisasikan.
“ Saya masih menyakini bahwa Pj. Walikota belum bisa banyak melakukannya di masa 100 hari ini karena secara normatif masih berpedoman atas DPA, APBD produk kepemimpinan sebelumnya yang secara hukum harus dijadikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan.” Tambahnya.
Maka momentum perubahan anggaran akan datang yang di canangkan lebih awal oleh Pj. Walikota harus mendapat dukungan dari ketua dan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah juga para kepala OPD supaya bisa memasukkan hal-hal baru yang lebih baik dan progresif untuk masyarakat kota Batu.
“ DPRD sangat wellcome terhadap upaya yangg telah direncanakan di masa transisi kepemimpinan kota batu ini demi kebaikan warga masyarakat kota Batu “ Tegas Nurochman. ( Eno ).
